SURABAYA – Rumah Kebangsaan Jawa Timur menggelar Konsolidasi Merah Putih bersama elemen Cipayung Plus Jatim di Surabaya Suites Hotel, Kota Surabaya pada Selasa (10/2/2026).

Forum ini langsung menyoroti efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga wacana Sekolah Rakyat, sekaligus meluncurkan Yayasan Kolaborasi Indonesia Progresif (KIP).

Konsolidasi mempertemukan GMNI, PMII, HMI, IMM, SEMMI, KAMMI, PMKRI, GMKI dan KMHDI Jawa Timur. Hadir pula perwakilan Pemprov Jatim, Dispora, Polda Jatim, serta PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus.

Isu yang diangkat bukan hal ringan. Anak muda lintas organisasi ini menyinggung ketimpangan akses pendidikan yang masih terasa. 

Mereka menyoroti tragedi di Nusa Tenggara Timur, ketika seorang anak meninggal dunia karena tekanan ekonomi dan tak mampu membeli perlengkapan sekolah. 

Peristiwa itu disebut sebagai alarm bahwa hak dasar pendidikan belum sepenuhnya terlindungi.

Kepala Rumah Kebangsaan Jatim, Hendra Prayogi, mengatakan pemerintah saat ini mendorong tiga program prioritas, yakni MBG, Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Secara gagasan, ketiganya berpihak pada rakyat kecil. 

Namun, di lapangan muncul pertanyaan soal ketepatan sasaran, efektivitas anggaran dan kesiapan implementasi.

“Rumah Kebangsaan Jawa Timur memandang penting menghadirkan kajian kritis yang berbasis data dan perbandingan internasional, agar kebijakan negara tidak berhenti pada simbol dan jargon, melainkan benar-benar menjawab persoalan struktural masyarakat,” ujarnya, Rabu (11/2/2026). 

Untuk MBG, forum ini mendorong evaluasi menyeluruh, mulai dari perencanaan, akurasi penerima manfaat, hingga aspek keamanan pangan. 

Program diminta fokus pada kelompok paling rentan dengan basis data yang transparan dan terintegrasi dengan kebijakan gizi, kesehatan dan pendidikan agar tak tumpang tindih.

Di sektor ekonomi, Koperasi Merah Putih dinilai perlu lebih menekankan penguatan kapasitas, bukan sekadar pembangunan fisik.

Pendampingan manajemen, akses modal produktif dan perluasan pasar disebut lebih mendesak. Model seragam untuk semua desa dianggap kurang relevan karena tiap daerah punya kebutuhan dan kesiapan berbeda.

Sementara di bidang pendidikan, forum ini menekankan bahwa “gratis” tak boleh setengah-setengah. Buku, alat tulis, seragam, hingga transportasi bagi siswa miskin harus dijamin. 

Wacana Sekolah Rakyat pun diminta dikaji ulang dengan memprioritaskan penguatan sekolah yang sudah ada dan pemerataan mutu pendidikan.

Di akhir acara, Rumah Kebangsaan Jatim meresmikan Yayasan Kolaborasi Indonesia Progresif (KIP). 

Yayasan ini digagas sebagai ruang kolaborasi pemuda dan mahasiswa untuk bergerak di bidang sosial, pendidikan dan advokasi kebijakan publik.

Lewat konsolidasi ini, Rumah Kebangsaan Jatim ingin memastikan suara anak muda tak sekadar terdengar, tetapi ikut memengaruhi arah kebijakan. (*)