MALANG – Minggu pagi, 23 Agustus 2026, kawasan Car Free Day Ijen Kota Malang menjadi saksi sebuah pertemuan yang maknanya lebih besar daripada seremoni. Tiga kepala daerah (Bupati Malang, Wali Kota Malang, Wali Kota Batu), jajaran pemerintahan, Inspektorat, dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat berkumpul dalam Kick Off "Gerakan untuk Indonesia Berintegritas". Di tengah riuh aktivitas warga, sebuah pertanyaan sederhana diletakkan di ruang publik: sudah sejauh mana integritas benar-benar hidup dalam kehidupan kita?

Pertanyaan itu terasa penting karena negeri ini tidak pernah kekurangan slogan tentang kejujuran. Deklarasi antikorupsi berkali-kali dibacakan. Pakta integritas ditandatangani. Zona Integritas dibangun. Spanduk tentang pelayanan bersih berdiri di banyak kantor pemerintahan.

Namun integritas sesungguhnya tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak slogan dipasang. Ia diuji justru ketika seremoni selesai, panggung dibongkar, kamera dimatikan, lalu setiap orang kembali pada pekerjaan dan kewenangannya masing-masing.

Di situlah persoalan integritas Indonesia sesungguhnya berada. Integritas bukan konsep yang rumit. Ia hadir ketika seseorang memilih tidak mengambil yang bukan haknya meskipun ada kesempatan. Ia bekerja ketika seorang pejabat menggunakan kewenangan untuk melayani, bukan memperkaya diri. Ia hidup ketika guru menanamkan kejujuran, ketika petugas tidak meminta pungutan, ketika pengusaha tidak memanipulasi, dan ketika pemimpin berani transparan meskipun keputusan itu tidak selalu nyaman.

Karena itu, membangun Indonesia Berintegritas tidak cukup dengan pendekatan hukum dan pengawasan. Penindakan tetap mutlak diperlukan. Sistem pengawasan tetap harus diperkuat. Tetapi bangsa ini juga membutuhkan sesuatu yang lebih dalam: budaya integritas. Budaya tidak tumbuh karena diperintahkan. Ia tumbuh karena dibiasakan, dicontohkan, diuji, dijaga, lalu diwariskan.

Media mempunyai posisi penting dalam proses itu. Media memang harus tetap menjadi pengawas kekuasaan. Ketika korupsi terjadi, media wajib membongkarnya. Ketika pelayanan buruk, media harus mengkritiknya. Ketika kekuasaan menyimpang, media tidak boleh kehilangan keberanian untuk berdiri di sisi kepentingan publik. Tetapi tugas media tidak semestinya berhenti pada mengabarkan apa yang rusak. Media juga mempunyai daya untuk mengedukasi, mempertemukan, mengingatkan, mengawal perbaikan, menceritakan praktik baik, dan menularkan keteladanan.

Dari ruang itulah Media for Integrity menemukan relevansinya. Media tidak sedang mengambil alih tugas auditor, Inspektorat, aparat penegak hukum, atau lembaga pemberi predikat. Media juga tidak mempunyai hak untuk menstempel siapa yang paling bersih atau paling berintegritas. Justru karena integritas adalah nilai yang harus dibuktikan terus-menerus, media harus menjaga agar komitmen itu tetap terbuka untuk diuji oleh publik.

Karena itu pula diperkenalkan Personal Integrity Commitment untuk individu dan Institutional Integrity Commitment untuk lembaga. Kata yang digunakan adalah commitment, bukan sertifikat. Pilihan istilah itu bukan perkara bahasa. Ia menyangkut filosofi. Tidak ada selembar kertas yang mampu memastikan seseorang pasti berintegritas. Tidak ada piagam yang otomatis menjadikan sebuah institusi bersih. 

Komitmen adalah self declare. Keberanian seseorang atau lembaga menyatakan kepada dirinya sendiri dan kepada publik bahwa ia ingin berjalan di jalan integritas.

Baca juga

Media for Integrity, Pohon Integritas, dan Janji yang Harus Dibuktikan

Justru setelah deklarasi itulah ujian dimulai. Individu akan diuji ketika mempunyai kesempatan untuk berlaku tidak jujur. Institusi akan diuji melalui pelayanan, tata kelola, penggunaan anggaran, keterbukaan, dan keberanian memperbaiki diri. Komitmen bukan garis finis. Komitmen adalah garis start.

Filosofi serupa hadir dalam Pohon Integritas yang dititipkan kepada institusi dalam gerakan ini. Pohon dipilih karena ia menjelaskan integritas dengan cara yang mudah dipahami. Pohon harus ditanam. Ia harus mempunyai akar yang kuat. Batangnya harus dijaga. Dahannya bertumbuh. Daunnya bertambah. Kemudian ia memberi keteduhan dan manfaat.

Begitulah seharusnya integritas tumbuh. Satu pohon adalah satu komitmen menuju Indonesia Berintegritas. Satu dahan adalah satu komitmen institusi. Satu daun adalah satu komitmen individu. Akar pohon itu adalah kejujuran, amanah, tanggung jawab, transparansi, keberanian dan keteladanan. Tanpa akar, pohon akan roboh. Tanpa nilai, institusi pun mudah runtuh ketika menghadapi godaan kekuasaan.

Pohon itu juga tidak boleh berakhir sebagai cenderamata. Beberapa bulan atau beberapa tahun mendatang, pohon tersebut layak dilihat kembali. Apakah masih hidup? Apakah tumbuh? Apakah dirawat? Pertanyaan itu sebenarnya bukan sekadar tentang tanaman. Ia adalah cara sederhana untuk mengingatkan kembali sebuah janji. Bagaimana kabar komitmen integritas yang ditanam bersama pohon itu?

Jika pohonnya tumbuh, biarlah ia menjadi simbol bahwa komitmen juga terus hidup. Jika dahannya bertambah, biarlah ia mengingatkan bahwa institusi harus terus memperluas budaya baik. Jika daunnya semakin lebat, biarlah ia menggambarkan semakin banyak individu yang memilih berjalan dalam kejujuran.

Tetapi integritas tidak boleh berhenti di dalam pagar kantor. Integritas harus diceritakan. Harus ditularkan.

Ruang publik kita terlalu sering dipenuhi cerita tentang penyimpangan, sementara praktik baik kerap dianggap tidak menarik. Padahal keteladanan juga dapat menular. Petugas yang melayani tanpa pungli harus diceritakan.

Sekolah yang berani membangun budaya antimencontek perlu diketahui. Institusi yang memperbaiki sistem pelayanan layak dibagikan. Pemimpin yang memilih transparan harus menjadi contoh bahwa kekuasaan tetap dapat dijalankan dengan amanah.

Baca juga

Wali Kota Batu: Orang Berintegritas Pasti Bertindak Selaras

Di sinilah media harus hadir dengan watak yang utuh: kritis terhadap penyimpangan, tetapi sekaligus konstruktif terhadap perubahan. Media tidak boleh menjadi corong pencitraan. Namun media juga tidak boleh membuat publik percaya bahwa bangsa ini hanya berisi keburukan. Tugasnya adalah menjaga keseimbangan antara kontrol dan harapan, antara koreksi dan solusi, antara kritik dan keteladanan.

"Gerakan untuk Indonesia Berintegritas" terlalu besar jika dibebankan kepada satu media, satu pemerintah, satu sekolah, satu perusahaan, atau satu komunitas. Pertemuan tiga kepala daerah di CFD Ijen hanyalah titik awal. Ukuran keberhasilannya bukan pada jumlah tamu yang hadir, bukan pada berapa banyak foto yang beredar, dan bukan pula pada seberapa meriah panggungnya. Ukurannya justru akan terlihat setelah semuanya selesai.

Apakah pohonnya dirawat? Apakah komitmennya dijalankan? Apakah pelayanan berubah? Apakah praktik baik tumbuh? Apakah masyarakat mulai merasakan perbedaannya?

Pada akhirnya, Indonesia Berintegritas tidak akan lahir dari satu deklarasi besar. Ia akan lahir dari jutaan keputusan kecil untuk tetap melakukan yang benar, terutama ketika tidak ada yang melihat.

Hari itu kita menanam pohon. Tetapi sesungguhnya yang sedang ditanam adalah komitmen.

Rawat pohonnya. Rawat integritasnya. Ceritakan perubahannya. Tularkan keteladanannya.

Berintegritas dimulai dari kita sendiri. Itulah semangat Media for Integrity. (*)