TIMES BENGKULU, JAKARTA – Presiden Rusia, Vladimir Putin akan ditangkap bila menginjakkan kakinya di salah satu dari 120 negara yang mengakui yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Jerman telah menyatakan siap menangkap Presiden Rusia itu jika dia memasuki wilayahnya.

Negara NATO itu merasa wajib menjalankan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag yang ditujukan kepada pemimpin Kremlin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Sikap Jerman tersebut disampaikan Menteri Kehakiman Federal, Marco Buschmann, seperti dikutip Bild.

"Saya berharap ICC akan segera beralih ke Interpol dan negara-negara anggota dan meminta mereka untuk memastikan kepatuhan," katanya.

Para menteri kehakiman dari seluruh dunia saat ini juga bertemu di London untuk membahas peningkatan dukungan bagi upaya Pengadilan Kriminal Internasional untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang Rusia di Ukraina.

"Jerman akan menangkap Vladimir Putin dan menyerahkannya ke ICC jika dia memasuki wilayah Jerman," lanjut Bushcmann.

Bild juga mengutip pendapat profesor hukum internasional, Marcel Kau, yang menyebut surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC terhadap Vladimir Putin sebagai tindakan radikal dengan hukum yang luas.

Konsekuensi kebebasan bergerak Vladimir Putin kini menjadi semakin sempit.

Menurutnya, dua pertiga dari semua negara di dunia, termasuk semua anggota Uni Eropa, wajib menahan dan mengekstradisi Vladimir Putin.

"Dalam hukum internasional, semakin sering dibahas bahwa negara-negara yang bukan pihak dalam perjanjian itu juga wajib mengekstradisi tersangka ke Den Haag," tambah Kau.

Sebagaimana diketahui,  ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin karena kejahatan perang selama menginvasi Ukraina. 

Jaksa ICC, Karim Khan menegaskan kepada AFP bahwa Vladimir Putin sekarang bisa ditangkap jika dia menginjakkan kakinya di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota yang mengikuti aturan pengadilan ICC. 

Vladimir Putin sendiri belum berkomentar secara terbuka tentang surat perintah tersebut yang telah semakin memperdalam isolasi internasionalnya, walaupun kecil kemungkinan dia akan diadili dalam waktu dekat.

Rusia bahkan menolak validitas surat perintah itu dan menyatakan sebagai "batal", karena Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC.

Vladimir Putin juga masih bisa beba mengunjungi kota pelabuhan Mariupol Ukraina yang diduduki pada Sabtu malam.

Media pemerintah Rusia merilis rekaman yang menunjukkan Vladimir Putin melakukan perjalanan pertamanya ke wilayah yang diduduki Rusia di wilayah Donbas Ukraina sejak dia melancarkan invasi besar-besaran tahun lalu.

Kantor berita Tass mengatakan, Vladimir Putin terbang dengan helikopter ke Mariupol pada hari Sabtu dan berkeliling kota, bahkan terkadang mengendarai mobilnya sendiri. 

Dia juga mengunjungi beberapa lokasi, berbicara dengan penduduk dan memberitahu tentang pekerjaan rekonstruksi di kota.

Mariupol jatuh pada Mei tahun lalu setelah salah satu pertempuran paling berdarah dalam perang itu. 

Itu merupakan kemenangan besar pertama Rusia dalam perangnya di Ukraina, setelah gagal merebut ibu kota, Kyiv , dan berfokus pada target tenggara.

Kota pelabuhan itu direbut setelah pengepungan yang lama di mana pasukan Rusia menghancurkan pabrik baja Azovstal, pertahanan terakhir pasukan Ukraina di kota itu.

Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) mengatakan pemboman awal Rusia terhadap rumah sakit bersalin Mariupol adalah kejahatan perang.

Pada hari Sabtu Putin juga melakukan perjalanan ke Krimea, tidak jauh di barat daya Mariupol, menandai sembilan tahun setelah pencaplokan Rusia  terhadap semenanjung Krimea milik Ukraina.

TV negara Rusia juga menunjukkan dia mengunjungi kota pelabuhan Laut Hitam Sevastopol, ditemani oleh gubernur setempat yang ditunjuk Moskow, Mikhail Razvozhayev.

Putin mengunjungi sekolah seni dan pusat anak-anak di sana, lokasi yang tampaknya telah dipilih sebagai "jawaban" atas surat perintah penangkapan ICC.

Hal itu semakin meyakinkan panel hakim, bahwa ada “alasan yang masuk akal” untuk mempercayai Putin dan komisaris hak anak-anaknya, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, memikul tanggung jawab atas "deportasi ilegal" anak-anak Ukraina.

Pihak Ukraina mengatakan lebih dari 16.000 anak Ukraina telah dideportasi ke Rusia sejak awal konflik pada Februari 2022, banyak dari mereka ditempatkan di institusi dan panti asuhan. (*)