JAKARTA – Hasil survei Januari 2026 memberi potret menarik tentang pemerintahan Prabowo Subianto. Tingkat kepuasan publik tercatat relatif stabil dibanding Januari tahun lalu: 13,0 persen responden menyatakan sangat puas, 66,9 persen cukup puas, 17,1 persen kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, dan 0,8 persen tidak tahu atau memilih tidak menjawab.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa mayoritas publik masih memberi kredit positif terhadap jalannya pemerintahan. Dalam lanskap politik yang sering bergejolak, stabilitas persepsi semacam ini bukan hal sepele. Ia mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat merasakan keberlanjutan kebijakan dan kinerja negara dalam kehidupan sehari-hari.

Namun tajuk ini tak bisa berhenti pada statistik kepuasan. Di ruang publik, kritik justru menguat dalam sebulan terakhir. Sorotan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia kembali mencuat, baik terkait penanganan perkara, perilaku oknum, maupun tuntutan reformasi yang dinilai belum sepenuhnya tuntas. Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum tetap menjadi salah satu indikator paling sensitif dalam demokrasi—dan sekaligus penentu legitimasi negara.

Di sisi lain, program-program sosial strategis juga menghadapi ujian di lapangan. Kasus keracunan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah mengingatkan bahwa niat baik kebijakan harus diimbangi oleh pengawasan ketat, standar distribusi pangan yang kuat, serta respons cepat ketika masalah muncul. Program yang menyasar kelompok rentan justru menuntut presisi paling tinggi, karena menyangkut keselamatan warga.

Baca juga

Pahala Tarawih Malam ke-3: Dosa Terdahulu Diampuni, Ini Pesan Malaikat

Penanganan bencana pun tak luput dari evaluasi publik. Di tengah meningkatnya intensitas cuaca ekstrem, koordinasi antarlembaga—termasuk peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemerintah daerah—sering menjadi bahan perbandingan antara prosedur di atas kertas dan realitas di lapangan. Kecepatan evakuasi, distribusi bantuan, serta transparansi data korban adalah tolok ukur yang terus diperhatikan masyarakat.

Di titik inilah paradoks itu muncul kembali: kepuasan terhadap kinerja presiden relatif stabil, tetapi kepercayaan terhadap pelaksanaan negara di sektor-sektor krusial masih diuji. Publik tampaknya mampu membedakan antara arah kebijakan nasional dan kualitas implementasi oleh institusi-institusi pelaksana.

Justru karena modal kepuasan itu masih kuat, pemerintah memiliki ruang—dan sekaligus kewajiban—untuk menjawab kritik secara terbuka. Reformasi aparat, penguatan pengawasan program sosial, serta pembenahan manajemen kebencanaan tidak bisa diperlakukan sebagai catatan kaki. Ia harus menjadi agenda utama, jika stabilitas persepsi publik ingin diubah menjadi kepercayaan yang lebih kokoh.

Demokrasi tidak sekadar hidup dari angka survei. Ia tumbuh dari keyakinan bahwa negara bekerja rapi dari pusat hingga daerah, dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan paling teknis. Kepuasan yang terjaga hari ini akan kehilangan maknanya bila kritik yang berulang tidak ditanggapi dengan pembenahan nyata. (*)