TIMES BENGKULU, MADINAH – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan dukungan penuh terhadap skema murur yang akan diterapkan selama puncak haji di Muzdalifah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa skema ini dapat mengurangi potensi kepadatan jemaah haji Indonesia saat mabit di Muzdalifah, sekaligus memberikan perlindungan khusus bagi jemaah lansia, disabilitas, dan jemaah dengan risiko tinggi (Risti).

Keamanan dan Kenyamanan Jemaah

Marwan Dasopang menyambut baik skema murur yang memungkinkan sekitar 55.000 jemaah untuk mabit di dalam kendaraan tanpa turun ke Muzdalifah.

"Kami menyetujui pergerakan jemaah dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina dengan skema mabit di dalam kendaraan. Ini sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan, terutama bagi jemaah lansia dan mereka yang memiliki kondisi khusus," ujar Marwan. 

Kondisi di Muzdalifah, yang tidak menyediakan tenda untuk beristirahat, membuat skema ini menjadi solusi yang tepat.

"Jika jemaah turun, itu bisa menjadi masalah besar karena bisa menyebabkan kemacetan saat kembali. Jadi, kami mendukung mabit di dalam kendaraan untuk mengurangi kepadatan dan risiko bagi jemaah," tambah Marwan.

Skema Murur Kemenag RI

Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Subhan Cholid, menjelaskan bahwa skema murur akan diterapkan pada 55.000 jemaah.

Jumlah ini mencakup 10.000 jemaah reguler, 27.000 jemaah yang sebelumnya berada di Mina Jadid, dan 18.000 jemaah yang terkena dampak pengurangan luas area di Muzdalifah akibat pembangunan fasilitas.

"Total 55.000 jemaah ini terdiri dari jemaah reguler, jemaah yang menempati Mina Jadid tahun lalu, dan mereka yang terdampak pengurangan luas area Muzdalifah. Angka ini diambil berdasarkan kriteria medis, usia lansia, disabilitas, dan para pendamping jemaah Risti," jelas Subhan.

Pendataan terus dilakukan melalui ketua sektor dan ketua kloter berdasarkan empat kriteria yang telah ditentukan.

"Ketua kloter akan menyampaikan informasi ini ke ketua sektor untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana," kata Subhan.

Adanya skema murur ini, diharapkan jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan lebih aman dan nyaman, serta terhindar dari kepadatan yang berisiko.

Dukungan DPR RI dan Kementerian Agama menunjukkan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. (*)