TIMES BENGKULU, YOGYAKARTA – Menjelang rencana aksi demonstrasi pekan ini, dunia pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai melakukan langkah antisipasi.

Sejumlah kebijakan dikeluarkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta guna memastikan proses belajar-mengajar tetap berjalan tanpa mengabaikan faktor keselamatan siswa.

Ketua PWM DIY, Ahmad Muhammad mengimbau agar sekolah maupun madrasah yang berada di kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi beralih ke sistem pembelajaran daring terbimbing.

Langkah ini, kata Ahmad, dilakukan untuk melindungi peserta didik sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas belajar.

“Peserta didik tetap belajar dari rumah dengan pengawasan orang tua, sedangkan guru dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas secara WFH sambil memantau jalannya pembelajaran daring,” jelas Ahmad dalam keterangan tertulisnya.

PWM juga meminta para kepala sekolah/madrasah mengatur jadwal piket pegawai atau petugas keamanan untuk menjaga aset pendidikan agar tetap aman.

Ahmad menegaskan, meski ada perubahan pola belajar, kegiatan pendidikan tetap berjalan normal dengan tambahan kewaspadaan terhadap potensi eskalasi situasi politik di DIY.

Disdikpora Kota Yogyakarta Ikut Ambil Langkah

Tidak hanya Muhammadiyah, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta juga mengeluarkan surat edaran resmi kepada seluruh kepala sekolah mulai tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs hingga SPNF di Kota Yogyakarta.

Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, menekankan bahwa langkah ini diambil demi menjamin keselamatan siswa sekaligus menjaga suasana belajar tetap kondusif.

Dalam surat edarannya, Budi merinci beberapa instruksi penting, antara lain:

1. Pembelajaran daring diterapkan selama dua hari, yakni 1–2 September 2025.
2. Kegiatan belajar di luar sekolah seperti perkemahan dan kegiatan lapangan ditunda sampai situasi benar-benar aman.
3. Sekolah diminta berkoordinasi dengan orang tua/wali siswa agar proses belajar dari rumah berjalan lancar.
4. Seluruh warga sekolah diimbau aktif menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.

“Keselamatan peserta didik adalah prioritas utama. Karena itu, kami minta semua sekolah menyesuaikan dengan kebijakan ini,” tegas Budi.

Antisipasi Dampak Situasi Politik

Kebijakan belajar daring ini muncul sebagai respons atas meningkatnya dinamika politik di Yogyakarta yang diprediksi memunculkan aksi massa dalam skala besar.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan siswa tetap bisa melanjutkan pembelajaran tanpa harus menghadapi potensi risiko di jalan maupun di lingkungan sekolah.

Langkah preventif yang dilakukan Muhammadiyah dan Disdikpora ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Banyak orang tua menyambut baik keputusan tersebut karena dinilai memberikan rasa aman bagi anak-anak mereka.

“Sebagai orang tua, tentu kami lebih tenang kalau anak belajar dari rumah saat kondisi rawan. Yang penting pembelajaran tetap jalan,” ujar seorang wali murid di Kecamatan Umbulharjo.

Dengan kebijakan ini, sekolah-sekolah di Yogyakarta dipastikan tetap berjalan meski dengan format berbeda. Pemerintah daerah bersama organisasi pendidikan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keamanan, ketertiban, dan keberlangsungan pendidikan di tengah dinamika politik yang sedang memanas. (*)