TIMES BENGKULU, JAKARTA – Penggunaan plastik sekali pakai telah menjadi isu lingkungan yang mendapat banyak perhatian sejak beberapa tahun ke belakang.

Efektifitas dan efisiensi sering kali menjadi alasan masyarakat memilih menggunakan produk-produk plastik sekali pakai. Sayangnya, sifat plastik yang sulit terurai berdampak pada penumpukan sampah serta pencemaran ekosistem air, tanah, dan laut. Isu tersebut kemudian menjadi salah satu agenda lingkungan yang penting untuk diberi perhatian. Banyak negara mulai memberlakukan peraturan untuk mengontrol kebiasaan penggunaan plastik sekali pakai, salah satunya Kanada.

Pada 2021, pemerintah Kanada menetapkan barang-barang yang diproduksi dengan plastik sebagai beracun berdasarkan pengujian ilmiah di bawah Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Kanada (Canadian Environmental Protection Act) (thepointer.com, 2023). Di tahun berikutnya, Menteri Lingkungan Steven Guilbeault mengumumkan peraturan larangan penggunaan plastik sekali pakai yang berlaku secara bertahap mulai Desember 2022.

Kanada menghasilkan lebih dari 3 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Hanya 9% dari total angka tersebut yang didaur ulang, sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir dan diolah menjadi energi atau menumpuk begitu saja (canada.ca, 2023). Kondisi geografis Kanada sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia membuat masalah sampah plastik mereka memiliki potensi dampak yang lebih besar terhadap ekosistem kehidupan laut.

Kanada berusaha untuk mengurangi limbah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir dan mempromosikan penggunaan alternatif yang ramah lingkungan. Larangan yang ditetapkan pemerintah Kanada cenderung ketat dengan tahapan yang cukup cepat. Melalui mekanisme tersebut pemerintah berharap bahwa dampak nyata dari larangan ini terjadi hanya dalam waktu beberapa tahun (earthday.org, 2022). Berdasarkan peraturan yang ditetapkan, larangan produksi dan impor plastik sekali pakai mulai berlaku sejak Desember 2022, kemudian pada 2023 berlaku peraturan untuk mengakhiri penjualan, dan kemudian larangan ekspor produk plastik sekali pakai pada 2025.

Sebuah hasil survei nasional yang dirilis Universitas Dalhousie pada 2019 menunjukkan bahwa 93.7% masyarakat Kanada yang disurvei termotivasi untuk mengurangi kemasan makanan plastik karena dampaknya bagi lingkungan. Kemudian 89.8% juga percaya bahwa peraturan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk makanan perlu diperkuat. Riset tersebut berkesimpulan bahwa responden lebih peduli terhadap lingkungan daripada keamanan pangan, namun keamanan pangan masih menjadi isu utama bagi produsen dan penjual pangan (Dalhousie University, 2019).

Sementara peraturan ini didukung oleh sebagian besar masyarakat, tetap ada tantangan dalam implementasinya. Pemerintah Kanada harus menghadapi sekelompok perusahaan plastik yang menggugat untuk membatalkan penetapan barang-barang yang diproduksi dengan plastik sebagai beracun dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Kanada, termasuk peraturan larangan penggunaan plastik sekali pakai yang ditetapkan tahun 2022 (canplastic.com, 2023).

Kerentanan sektor industri terhadap perubahan ini juga perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang. Jika pabrik-pabrik plastik dan bisnis yang bergantung pada plastik sekali pakai menghadapi kesulitan dan perubahan dalam operasi mereka, maka dapat menyebabkan penurunan pendapatan, penutupan usaha, dan hilangnya lapangan kerja. Perlu ada strategi transisi yang baik untuk membantu sektor ini beradaptasi dengan perubahan tersebut, seperti pelatihan ulang, diversifikasi produksi, atau dukungan keuangan.

Selain itu, penggantian plastik sekali pakai dengan bahan pengganti juga memiliki konsekuensi yang kompleks. Beberapa bahan pengganti seperti kertas atau bahan bioplastik mungkin dianggap lebih ramah lingkungan, namun mereka juga memiliki dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, terjadi penumpukan sampah baru dua kali lebih banyak dan produksi bahan bio-plastik yang dapat mempengaruhi perubahan penggunaan lahan dan sumber daya pangan.

Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa peraturan ini merupakan terobosan yang baik dan layak untuk dicontoh. Secara keseluruhan, peraturan ini telah mencerminkan komitmen Pemerintah Kanada untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Hanya penting untuk mencari keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi agar tidak menjadi bumerang bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. 

***

*) Oleh: Tresnaningsih Suwignyo, Mahasiswa Hubungan Internasional.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.