TIMES BENGKULU, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, memimpin rapat paripurna ke-10 untuk masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa, (21/1/2025).  

Dalam pidato pembukaannya, Puan menyampaikan beberapa hal, termasuk pelaksanaan program makan bergizi gratis dan keanggotaan Indonesia dalam BRICS.

"DPR RI dan pemerintah, harus dapat merespons secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan regulasi, aparatur sipil negara, anggaran, dan program kementerian atau lembaga," katanya ketika menyampaikan pidatonya di Rpaat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Puan berharap agar DPR fokus pada peran pengawasannya terhadap pemerintah. Ia menginginkan agar anggaran yang dialokasikan untuk setiap kementerian atau lembaga digunakan secara tepat.

"Oleh karena itu, menjadi fungsi pengawasan DPR RI, untuk memastikan kinerja regulasi, aparatur sipil negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran, harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat, dalam setiap menangani urusan rakyat," ucapnya.

Selain itu, Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan itu selanjutnya menyoroti isu-isu terkini yang sedang menjadi perhatian publik. Ketua DPP PDIP tersebut membahas mengenai pengawasan senjata api oleh aparat, serta bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah.

"Pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat," jelasnya.

Selain itu, ia juga mengangkat isu penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta pelaksanaan ujian nasional (UN) pada 2026. Puan juga turut menyinggung mengenai keanggotaan tetap Indonesia dalam BRICS.

"Rencana pelaksanaan ujian nasional tahun 2026, upaya mewujudkan swasembada energi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," tuturnya.

"Pada masa reses persidangan I yang lalu, melalui rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan wakil pemerintah, telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan pemerintah, untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji," tambahnya. (*)