TIMES BENGKULU, JAKARTA – Pada pertemuan puncak BRICS ke-16 yang berlangsung di Kazan, Rusia, pada 22-24 Oktober 2024, negara-negara anggota BRICS kembali menarik perhatian dunia dengan rencana pembentukan mata uang alternatif untuk memperkuat perdagangan dan investasi di antara mereka.

Kelompok ekonomi yang awalnya terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan itu, kini mencakup juga Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mengenai mata uang BRICS sebagai langkah menuju de-dolarisasi menjadi fokus utama, terutama untuk mengurangi dominasi dolar AS dalam perdagangan global.

Melalui Deklarasi Kazan yang disampaikan pada akhir pertemuan, para pemimpin BRICS menyepakati pentingnya instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, efisien, transparan, dan berbiaya rendah.

Deklarasi tersebut menggarisbawahi dorongan untuk memanfaatkan mata uang lokal dalam transaksi antar anggota BRICS, sekaligus memperkuat jaringan perbankan koresponden untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi.

“Kami menyambut baik penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara negara-negara BRICS dan mitra dagang mereka. Kami mendorong penguatan jaringan perbankan koresponden dan memungkinkan penyelesaian dalam mata uang lokal,” demikian disampaikan dalam Deklarasi Kazan.

Mata uang BRICS yang potensial akan memungkinkan negara-negara anggotanya untuk menegaskan kemandirian ekonomi mereka, sambil bersaing dengan sistem keuangan internasional yang ada.

Melansir Nasdaq, hingga kini negara-negara anggota BRICS belum memiliki mata uang digital spesifik mereka sendiri, tetapi sistem pembayaran berbasis blockchain BRICS sedang dalam tahap pengerjaan.

Platform tersebut akan menghubungkan sistem keuangan negara-negara anggota menggunakan gateway pembayaran untuk penyelesaian dalam mata uang digital bank sentral.

Salah satu tujuan pembentukan mata uang BRICS adalah mengurangi dominasi dolar AS dalam sistem keuangan global yang saat ini mencakup sekitar 90% dari semua perdagangan internasional.

Ketergantungan pada dolar sering kali memaksa negara-negara BRICS untuk mengikuti yurisdiksi AS, dengan risiko terkena sanksi dari negara-negara Barat.

Situasi itu dianggap merugikan, terutama ketika terjadi ketidakstabilan finansial global dan ketegangan politik akibat kebijakan luar negeri AS yang agresif.

Oleh karena itu, pembentukan mata uang BRICS sebagai upaya penurunan permintaan atau yang dikenal sebagai de-dolarisasi untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar AS.

Negara-negara BRICS tidak secara langsung menolak dolar AS, tetapi tengah mempersiapkan alternatif jika akses terhadap dolar AS terus dibatasi. Hal itu isampaikan Presiden Rusia Putin dalam KTT BRICS ke-16.

Presiden Rusia Vladimir Putin, menekankan bahwa dolar AS saat ini tetap menjadi alat yang penting dalam keuangan global. Namun, penggunaannya sebagai alat politik dinilai merusak kepercayaan terhadap dolar dan mendorong transisi ke sistem keuangan yang lebih adil.

“Dolar tetap merupakan alat yang paling penting dalam keuangan global, namun menggunakannya sebagai senjata politik akan merusak kepercayaan terhadap mata uang ini,” ujar Putin, dikutip dari Financial Express.

Melansir Sputnik, Bank Pembangunan Baru (NDB) dapat menjadi lembaga utama yang mengelola transaksi antar anggota dengan lebih sederhana, serta menjadi “clearing center” yang memungkinkan penyelesaian dalam mata uang digital BRICS. 

Beberapa negara anggota BRICS bahkan mengusulkan untuk mendukung mata uang BRICS dengan emas. Langkah itu dinilai dapat memberikan stabilitas bagi mata uang tersebut sekaligus mengurangi risiko inflasi yang kerap mengancam mata uang fiat.

Meski demikian, mata uang BRICS masih berada dalam tahap pengembangan dan belum ada pengumuman resmi terkait peluncurannya. Hingga saat ini, anggota BRICS masih menggunakan mata uang nasional masing-masing dalam perdagangan antar mereka. (*)