TIMES BENGKULU, JAKARTA – Dalam rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) sesuai Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 dan penuntasan target penanganan permukiman kumuh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) terus melanjutkan keterpaduan program yang dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2024. 

Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono mengatakan, salah satu target utama dari visi Kementerian PUPR RI 2030 adalah menyelesaikan target permukiman kumuh hingga 0 hektar.

“Konsep penataan kawasan permukiman kumuh harus disesuaikan dengan fungsi kota dan keselarasan lingkungan serta mempertahankan kearifan lokal. Mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan dengan melibatkan Pemerintah Daerah,” kata Menteri Basuki.

Salah satunya Penanganan Kawasan Belawan, yang berada di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Belawan dinilai perlu ditata karena kondisi lingkungan permukimannya yang tidak layak serta lokasinya yang diapit oleh muara Sungai Belawan dan Deli sehingga rawan banjir rob.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia mengatakan, Penanganan Kawasan Belawan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029.

“Pada tahap 1 tahun 2022-2024, telah dilakukan penanganan banjir rob Belawan, pembangunan pintu air K3 dan rumah pompa, sosialisasi penanganan banjir rob, penanganan kemiskinan ekstrem Belawan Behari, serta penanganan hutan kota dan RLTH,” kata Dirjen Bob.

Pembangunan prasarana pengendalian banjir rob Belawan dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI dengan total biaya pembangunannya sebesar Rp25,6 miliar.

“Ruang lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan parapet tanggul, pompa dan rumah pompa, drainase kolektor, box culvert, dan pintu air. Konstruksi dilaksanakan sejak Agustus 2022, dan saat ini telah selesai,” tambah Kepala BWS Sumatera II Mohammad Firman.

Sementara itu, untuk penataan kawasan kumuh Belawan Bahari dimulai pada pertengahan 2023, dengan tujuan utama memperbaiki kondisi lingkungan melalui pembangunan infrastruktur seperti sistem drainase, paving block sepanjang 300 meter, dan penerangan jalan umum. Pembangunan reservoir berkapasitas 300 m³ juga diharapkan dapat mengurangi dampak banjir rob.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menyampaikan, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, dilakukan juga pendekatan melalui berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

“Konsep-konsep seperti Kampung Ramah Air, Kampung Sejahtera, Kampung Hijau, dan Kampung Tangguh dikembangkan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, sehat, serta mandiri secara ekonomi dan sosial,” tambah Dirjen Diana

Penataan ini juga didukung oleh keterlibatan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Misalnya, PT Jasa Marga yang menyumbangkan pohon Pucuk Merah untuk penghijauan di sepanjang Jalan Sinabang. Dan juga  PT Tasblock Industry Indonesia yang memberikan kursi taman dan tempat sampah untuk ruang terbuka publik. (*)