TIMES BENGKULU, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW mengungkapkan bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 ada dua alinea yang secara spesifik menjadi rujukan Indonesia dalam bersikap membela Kemerdekaan Palestina.  Dan, itu terus dilaksanakan dari Presiden Soekarno hingga sekarang dan saat pemerintahan baru Prabowo - Gibran.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, saat menjadi salah satu pembicara kegiatan Focus Group Discussion (FGD) kerja sama Adara Relief Internasional dan MPR bertema ‘Langkah Strategis dan Taktis Indonesia untuk Gaza’, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 27 September 2024.

Turut hadir dalam acara antara lain, Ketua Pembina Aliansi Rakyat Bela Palestina Prof. Din Syamsuddin, Ketua MUI Hubungan Luar Negeri Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid,  Direktur Timur Tengah Kemenlu RI Ahrul Tsani Fathurrahman dan Direktur Utama Adara Maryam Rahmayani, serta puluhan aktifis dari berbagai lembaga yang memenuhi ruangan. 

Lebih jauh HNW mengatakan, pembelaan Indonesia kepada Palestina menjadi semakin kuat dan penting, ketika Presiden terpilih yang sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menyampaikan komitmennya membantu korban genosida di Gaza serta kemerdekaan Palestina.

“Dan konstitusi kita menegaskan tidak mengakui penjajahan (Israel ) dan mendukung kemerdekaan Palestina serta berperan aktif mewujudukan perdamaian dunia,” katanya.

Terkait peran aktif melakukan perdamaian termasuk dalam kasus Palestina, lanjut HNW, faktanya Indonesia selalu ikut membahas persoalan global terutama perdamaian, dalam berbagai forum internasional apalagi yang terkait Palestina(Gaza).  Seperti forum antar negara OKI, di PBB maupun forum antar parlemen termasuk Persatuan Parlemen OKI dan Inter Parliamentary Union.

Dan menjelang pergantian kekuasaan pemerintah Indonesia, adalah momen yang tepat memperkuat keikutsertaan Indonesia untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina bersama negara lain.

Yang menarik, lanjut HNW, komposisi negara yang mendukung fatwa Mahkamah Internasional tersebut. Antara lain, seluruh negara OKI
dan Liga Arab mendukung resolusi tersebut. 

"Bahkan seluruh negara ASEAN  yang terlibat dalam voting, sekalipun mayoritas warganya  non Muslim, tapi semuanya mendukung Palestina," imbuh HNW. 

HNW berharap, momentum ini  bisa dijaga pemerintah yang akan datang. Kemudian, bersama seluruh warga bangsa Indonesia semakin aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina. (*)