TIMES BENGKULU, JAKARTA – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan langkah-langkah forensik digital sebagai bagian dari penanganan dugaan kebocoran data yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuan dari langkah ini untuk menemukan akar penyebab dari insiden kebocoran data tersebut.

Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, menjelaskan bahwa dalam penanganan insiden siber di KPU, BSSN sedang melakukan analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server. Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi akar penyebab dari insiden siber yang terjadi.

"Hasil investigasi serta perkembangan tindak lanjut dari dugaan insiden kebocoran data akan disampaikan langsung oleh KPU selaku penyelenggara sistem elektronik," ujar Ariandi.

Sebelumnya, KPU telah menyatakan kerjasama dengan Satuan Tugas Siber Pemilu untuk memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2024. 

Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa pihaknya meminta bantuan dari Satgas Siber dan BSSN sedang terlibat dalam penanganan insiden tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga telah turut bergerak, meminta klarifikasi kepada KPU sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terkait dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Langkah klarifikasi tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan bahwa mereka telah mengirim surat klarifikasi melalui email kepada KPU, memberikan mereka waktu tiga hari untuk merespons. 

"Sambil menunggu kami juga melakukan penelusuran awal mengumpulkan data-data yang ada di publik," kata Semuel.

Perkembangan lebih lanjut terkait tindak lanjut penanganan dugaan kebocoran data KPU akan diinformasikan secara langsung oleh KPU sebagai pemilik sistem elektronik terkait. (*)