TIMES BENGKULU, JAKARTA – Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag RI, Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag, menegaskan pentingnya transparansi, keadilan, dan garansi dalam proses sertifikasi dosen. Hal ini disampaikan Prof Inung, sapaan akrabnya, dalam Review Regulasi Sertifikasi Dosen Direktorat Diktis di Jakarta, Senin (20/3/2023).

Prof Inung, mengatakan, layanan Diktis harus mudah diakses, tanpa birokrasi berbelit-belit, transparan, serta tergaransi. "Garansi di sini berarti kepastian layanan publik dengan durasi waktu yang jelas," tegasnya.

Alumnus UIN Malang ini juga menekankan pentingnya keadilan dalam merumuskan Pedoman Serdos. Pertimbangan pembobotan nilai kepangkatan akademik, gelar akademik, dan waktu pengabdian harus didasarkan pada keadilan.

Selain itu, Prof Inung menggarisbawahi bahwa sertifikasi dosen harus memenuhi beberapa indikator moderasi beragama. Yakni komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan ramah terhadap tradisi lokal. 

"Keempat indikator moderatisme ini harus diwujudkan dalam kebijakan pedoman sertifikasi dosen," jelasnya.

Kasubdit Ketenagaan Direktorat Diktis Ruchman Basori menyampaikan, pada tahun anggaran 2022, 1.500 dosen PTKI telah tersertifikasi. Pada 2023, jumlah tersebut akan bertambah menjadi 2.250 orang. Termasuk dosen perguruan tinggi keagamaan di bawah Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Alumni UIN Walisongo ini menegaskan, "Kita ingin penyelenggaraan dosen dari tahun ke tahun semakin baik, serta para dosen semakin banyak mendapatkan manfaat dari kebijakan strategis ini."

Review Regulasi Sertifikasi Dosen Direktorat Diktis diselenggarakan pada 20-22 Maret 2023 bersama Prof Inung, diikuti oleh representasi dari Wakil Rektor I dan II PTKIN, Direktur Pascasarjana, Lembaga Penjaminan Mutu, para dosen ahli di bidang serdos, serta unsur Ditjen Pendidikan Islam. (*)