TIMES BENGKULU, MALANG – Persoalan harga beras yang terus melambung menjadi masalah yang harus segera diatasi oleh seluruh pihak, utamanya pemerintah. Karena dengan naiknya harga beras, hal ini diyakini juga akan memicu naiknya berbagai bahan pokok lainnya.

Diketahui, harga beras per 21 Februari 2024 ini tembus  di angka rata-rata Rp 16 ribu hingga 17 ribu per kilo. Padahal, dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) beras untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium senilai Rp10.900/kg sedang beras premium Rp13.900/kg.

Untuk Zona 2 yang meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium sebesar Rp11.500/kg dan beras premium Rp14.400/kg. Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp14.800/kg.

Menganggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi dampak atas kenaikan harga beras ini. Namun,  dia menyebut, jika dilihat dari sisi lain, kenaikan harga beras ini juga membawa keberkahan bagi petani.

"kalau seandainya kenaikan ini juga berdampak langsung kepada petani, malah bagus," ucapnya saat berada di Malang Jawa Timur, Rabu (21/2/2024).

Dia menyebut, selama ini petani beras kerap kali tidak mempunyai keuntungan yang cukup karena harga beras yang  rendah, padahal harga pupuk dan perawatannya cukup tinggi. Sehingga hal ini juga harus disikapi dengan bijak.

"Petani kita ini sudah terlalu lama tidak pernah untung. kalau sekarang ini seandainya kenaikan beras ini bisa dinikmati mereka, ini saya kira seharusnya begitu," tegasnya.

Namun pihaknya juga mewanti-wanti, jangan sampai kenaikan harga beras yang saat ini sedang ramai, hanya dinikmati oleh para tengkulak saja. Sehingga tidak membawa dampak untuk kesejahteraan para petani.

"Yang penting jangan sampai kemudian kenaikan harga ini tidak berdampak kepada tingkat pendapatan petani. itu yang kita khawatirkan. Jadi hanya berhenti di tangan tangan tengkulak saja," pungkas Menko PMK. (*)