TIMES BENGKULU, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid berharap gelaran Pilkada 2024 menjadi ajang pesta bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang memiliki hak pilih harus menunaikan kewajibannya untuk memberikan suara di bilik suara sebagai bentuk partisipasi politik.

"Rakyat sebagai pemilih jangan sungkan untuk berpartisipasi sejak dini dalam proses penjaringan calon oleh Parpol. Mereka juga berhak untuk mengkritisi jika ada parpol yang mengusung calon-calon yang bermasalah hukum," kata Jazilul Fawaid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/6/2024). 

Menurut Jazilul Fawaid, dalam lima bulan ke depan, rakyat Indonesia harus memenuhi hak dan kewajibannya politiknya untuk berpartisipasi dalam Pilkada yang merupakan bagian integral dari rezim Pemilu di Indonesia.

Sedikitnya terdapat 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang akan menggelar Pilkada secara serentak pada 27 November 2024.

"Pilkada sebagai gelaran terakhir dari rangkaian Pemilu 2024 ini sudah seyogyanya dijadikan sebagai pesta demokrasi bagi rakyat," ujarnya.

Jazilul menambahkan, bagi pemerintah terpilih ke depan, Pilkada ini menjadi momentum untuk mengakselerasi program-program yang telah dicanangkan.

"Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 8 persen oleh presiden terpilih Prabowo Subianto akan lebih mudah tercapai apabila dalam Pilkada ini terpilih figur-figur yang mumpuni dalam mengelola potensi sumber daya alam daerah, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerah semaksimal mungkin yang berkontribusi pada pemenuhan target pertumbuhan ekonomi nasional," papar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB ini.

Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, mengungkapkan tantangan pelaksanaan Pilkada 2024 saat ini sejatinya tidak mudah. Apalagi jika dilihat dalam kerangka pembangunan nasional jangka panjang. Ketiadaan haluan negara, katanya, menimbulkan ketidakajegan dalam kerja-kerja rezim yang memerintah.

"Seringkali antara satu rezim dengan yang lainnya tidak berkesinambungan dan saling menegasikan. Demikian pula halnya dengan kolaborasi antara pusat dan daerah yang kerap terkendala karena visi misi yang berbeda antar-level pimpinan," terangnya.

Tantangan lainnya, lanjut Gus Jazil, adalah kontribusi pemerintah daerah terhadap penguatan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi pada level nasional dikontribusi oleh pertumbuhan ekonomi di level daerah. Apabila ada sumbatan atau kendala dalam memacu pertumbuhan ekonomi di level daerah maka berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di level nasional. 

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, sambung Gus Jazil, ada peluang yang bisa dioptimalkan. Pertama, partai politik sebagai pilar demokrasi semakin besar kontribusinya dalam perbaikan sistem dan tata kelola politik pemerintahan.

Dinamika dan sikap politik pada aras Pilpres dan Pileg tidak selalu berjalan paralel dengan dinamika daerah. Artinya, meskipun satu parpol tidak berkoalisi dengan parpol lain di Pilpres, akan tetapi peluang koalisi terbuka di Pilkada.

"Artinya parpol menangkap aspirasi dan dinamika yang berkembang di level daerah. Parpol mendengar aspirasi rakyat mengenai kandidat yang prospektif untuk diusung," katanya.

Kedua, peluang besarnya postur generasi muda sebagai voters pada Pilkada nanti. "Dinamika sosiopolitik ini perlu dicermati parpol. Membuka kesempatan kepada tokoh-tokoh muda untuk berpartiaipasi dalam Pilkada sejatinya merupakan bentuk kepekaan dan kebajikan parpol sebagai pilar demokrasi," pungkas Gus Jazil. (*)