TIMES BENGKULU, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk senantiasa meremajakan dan memodernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista) guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara berdaulat perlu memiliki kemampuan militer yang tangguh dan profesional.

"TNI harus terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesiapsiagaan dalam mengemban berbagai tugas dengan memegang teguh amanat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Termasuk meningkatkan pemenuhan Alutsista dalam menangkal dan menindak beragam ancaman terhadap kedaulatan negara," ujar Bambang usai bertemu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Jakarta, Selasa (30/4/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, TNI tengah memasuki tahap akhir penyelesaian Minimum Essential Force (MEF). Diharapkan pada tahun ini jumlah kekuatan Alutsista MEF masing-masing matra TNI sudah bisa terpenuhi. 

"Antara lain Matra Darat dengan 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur dan 224 pesawat terbang. Marta Laut dengan 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara dan 978 kendaraan tempur marinir. Sedangkan Matra Udara dengan 344 pesawat tempur, 32 radar, 72 peluru kendali, dan 64 penangkis serangan udara," kata Bambang.

Penerima penghargaan Brevet Baret Ungu Korps Marinir Warga Kehormatan TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Warga Kehormatan TNI-AL ini menambahkan, selain penguatan Alutsista, perlu juga dilakukan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, khususnya dalam kepemilikan rumah. Selama ini para prajurit TNI hanya mendapatkan fasilitas rumah dinas yang harus dikembalikan kepada negara saat purna tugas.

"Kepemilikan rumah ini harus menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Sehingga, ketika mereka pensiun tidak bingung harus tinggal dimana karena rumah dinas yang ditempati harus dikembalikan ke negara. Begitu pula jika terjadi sesuatu kepada prajurit TNI saat bertugas menjaga kedaulatan negara, maka keluarga yang ditinggalkan tidak harus mengalami kesulitan terkait rumah tinggal," papar Bambang.

Dosen pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mendorong pemerintah meningkatkan tunjangan kinerja dan uang lauk pauk bagi prajurit TNI. Sekalipun sudah ada sejumlah komponen tunjangan yang diberikan kepada para prajurit TNI, namun tunjangan tersebut masih kurang memadai dalam memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga. 

"Tugas para prajurit TNI dalam menjaga keutuhan NKRI sangatlah berat. Bahkan, nyawa pun harus rela dikorbankan guna mempertahankan kedaulatan bangsa. Karenanya, peningkatan kesejahteraan para prajurit TNI harus terus dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada para prajurit TNI," kata Bambang. (*)