TIMES BENGKULU, MAKKAH – Pemerintah Arab Saudi intensif melakukan razia terhadap akun-akun media sosial yang mempromosikan haji tanpa tasreh (izin) dan visa haji. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada jemaah haji non-prosedural yang masuk ke Makkah menjelang puncak haji.

Konjen RI di Jeddah, Yusron B Ambary, mengonfirmasi bahwa pengetatan penggunaan visa haji ini merupakan langkah baru yang diterapkan tahun ini.

"Jadi, memang saat ini pemerintah Arab Saudi sudah melakukan razia terhadap akun-akun media sosial yang menjual visa haji tanpa antre itu. Dan itu akan ditindak oleh aparat keamanan Arab Saudi," ujar Yusron di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Kamis (6/6/2024) malam. 

Pemerintah Arab Saudi berencana menjatuhkan sanksi berat kepada jemaah yang masih melanggar aturan ini.

"Intinya, Arab Saudi akan sangat serius sekali membasmi pelaksanaan haji yang tidak sesuai prosedur," lanjut Yusron.

Yusron juga menyebutkan bahwa masih banyak akun media sosial yang digunakan untuk mempromosikan paket haji ilegal.

"Memang banyak sekali di sosial media berseliweran jualan haji seperti ini. Tapi, pemerintah Saudi sudah memantau dan mencatat berbagai akun TikTok itu dan dicatat aparat kepolisian Arab Saudi," ujarnya.

Pengguna akun-akun media sosial ini berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia dan luar negeri. Selain akun yang dimiliki oleh travel, terdapat juga akun perseorangan yang mempromosikan layanan haji ilegal.

"Ada yang tinggal di sini, ada yang tinggal di Indonesia. Banyak perorangan juga. Tapi, kami lebih pada menangani korban di sini ya. Tapi, penanganannya akan kita serahkan kepada pusat," kata Yusron.

Yusron menjelaskan bahwa setelah pelaksanaan ibadah haji selesai, pihaknya akan mendata korban-korban yang terdampak oleh praktik ini.

"Setelah selesai pelaksanaan ibadah haji ini, kita juga akan mendata beberapa nama yang menjadi korban," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Yusron menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menyelamatkan jemaah yang sudah berada di Makkah dengan visa non-prosedural.

"Kalau kemarin waktunya mepet, bagaimana kalau jemaah itu kita selamatkan dahulu baru kembalikan ke tanah air. Kita belum sempat mendalami kasusnya," tutupnya. (*)